Hari Pertama MUKER WKPUB 2026 di Cipanas: Ketika Perbedaan Menjadi Kekuatan
WKPUB.ORG – CIPANAS, Jawa Barat – Udara pegunungan Cipanas yang sejuk menjadi saksi berkumpulnya para pemuka agama, tokoh masyarakat, relawan, dan pengurus Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Bersama (WKPUB). Selama dua hari, 10 hingga 11 Juli 2026, mereka datang bukan sekadar menghadiri agenda organisasi, tetapi memperbarui komitmen untuk menjaga Indonesia tetap utuh melalui persaudaraan lintas iman.
Di tengah berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks, Musyawarah Kerja (MUKER) WKPUB Tahun 2026 menghadirkan pesan sederhana namun kuat, kerukunan tidak lahir dengan sendirinya. Kerukunan harus terus dirawat melalui dialog, pelayanan, dan tindakan nyata.
Kegiatan yang berlangsung di Kinasih Samadi & Giri Kembang ini dibuka oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang diwakili Kepala Bagian Tata Pemerintahan Carlos Damanik. Dalam sambutannya, pemerintah memberikan apresiasi terhadap konsistensi WKPUB dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat yang majemuk.
Menurutnya, keberadaan WKPUB membuktikan bahwa perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk bekerja sama membangun bangsa. Justru keberagaman menjadi kekuatan sosial yang perlu terus dipelihara.
Suasana pembukaan berlangsung hangat dan penuh makna. Tarian dari santri Pondok Pesantren Assalam mengawali acara sebagai simbol persatuan budaya dan spiritualitas. Setelah itu seluruh peserta mengikuti doa bersama lintas agama yang dipimpin oleh pemuka Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Tidak ada sekat yang terlihat. Setiap peserta berdoa menurut keyakinannya masing-masing, namun seluruhnya memiliki harapan yang sama, Indonesia yang damai.
Ketua Umum WKPUB Pdt. (Em.) Hosea Sudarna, S.Th., M.Si., mengingatkan kembali sejarah lahirnya organisasi tersebut. Menurutnya, WKPUB lahir dari pengalaman pahit konflik sosial tahun 1998. Para pendiri memilih jalan yang berbeda. Mereka membangun komunikasi ketika masyarakat terpecah dan memilih pelayanan ketika kebencian masih tersisa.
“Sejak awal kita tidak hadir sebagai kelompok kepentingan. Kita hadir sebagai mitra strategis bangsa untuk merawat persaudaraan sejati di tengah masyarakat yang majemuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak memperoleh status badan hukum pada Desember 2023, tanggung jawab WKPUB semakin besar. Legalitas tersebut menjadi pengakuan negara sekaligus amanah untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu program unggulan yang terus berkembang adalah AISA, Anak Indonesia Sehat dan Aman. Program ini telah menjangkau enam kecamatan di Jakarta Timur dan akan diperluas ke Kecamatan Matraman pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting.
Bagi WKPUB, pelayanan sosial merupakan wujud nyata moderasi beragama. Karena itu organisasi ini tidak hanya bekerja di Jakarta. Pada pertengahan 2025, para relawan juga melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat Suku Samin di Blora, Jawa Tengah.
“Kita ingin menunjukkan bahwa perbedaan agama, suku maupun profesi bukan tembok pemisah, melainkan kekuatan bersama untuk membangun Indonesia,” kata Hosea.
Momen yang paling menyentuh terjadi ketika Ketua Umum WKPUB menyerahkan lukisan penghormatan kepada keluarga almarhum Pdt. Ferdinand Suleeman dan almarhum Ustaz Ali Kohar. Keduanya merupakan tokoh yang ikut merintis WKPUB sejak masa-masa awal pascareformasi.
Penyerahan penghargaan tersebut mengingatkan seluruh peserta bahwa perjalanan panjang organisasi ini dibangun oleh orang-orang yang percaya bahwa dialog lebih kuat daripada konflik.
Memasuki sesi diskusi, peserta diajak melihat tantangan baru dalam menjaga kerukunan di tengah perubahan sosial dan transformasi Jakarta menuju kota global.
Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur, Eliezer Hutapea, S.E., M.Si., menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial.
Menurutnya, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dialog lintas sektor, dan penguatan kolaborasi menjadi fondasi penting agar keberagaman tetap terpelihara.
Sementara itu, Toni Mulya Winata bersama tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menceritakan pengalaman panjang gerakan relawan yang berawal dari tragedi tsunami Aceh tahun 2004. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa kemanusiaan selalu mampu menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang.
Dalam praktiknya, relawan tidak hanya menyalurkan bantuan. Mereka memetakan kondisi lapangan, memahami budaya masyarakat, mengukur kapasitas relawan hingga mendampingi proses pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Perspektif hukum juga menjadi bagian penting dalam MUKER tahun ini.
Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H., yang juga Sekretaris Umum FKUB Jakarta Timur dan Wakil Ketua Umum MUI Jakarta Timur menjelaskan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat berperan menetapkan standar kebijakan nasional. Pemerintah daerah bertugas melakukan deteksi dini potensi konflik dan memfasilitasi mediasi. FKUB bersama majelis agama menjadi ruang dialog yang menjaga komunikasi masyarakat sebelum persoalan berkembang menjadi konflik hukum.
Bagi peserta MUKER, kerukunan bukan sekadar slogan, tetapi hasil dari kerja sama yang terus dibangun antara pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat dan warga.
Di balik berbagai diskusi tersebut, MUKER juga menghasilkan arah baru organisasi.
Sidang pleno membahas program kerja bidang sosial, kesehatan, pendidikan, humas, organisasi, hingga penguatan tata kelola keuangan. Revitalisasi program AISA, penanganan stunting, donor darah, bantuan sosial kebencanaan, pelatihan kader, literasi digital, dan pengembangan organisasi menjadi prioritas pelayanan dua tahun mendatang.
Peserta juga dibagi ke dalam empat kelompok sidang yang membahas program, anggaran, organisasi, dan nominasi kepengurusan. Seluruh hasil pembahasan akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sidang pleno sekaligus arah pelayanan WKPUB periode 2026 sampai 2029.
Pada hari kedua nanti, pelantikan pengurus baru menjadi penanda dimulainya babak baru perjalanan organisasi. Dengan struktur kepengurusan yang telah disahkan, WKPUB menargetkan perluasan pelayanan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan di seluruh Jakarta.
Sampai dengan berita ini diturunkan, peserta Musyawarah Kerja (MUKER) WKPUB Tahun 2026 masih sedang mengadakan Rapat Seksi seksi untuk mendapatkan keputusan keputusan penting dan terbaik untuk WKPUB masa depan.
(Dharma L/Red.***)
About the Author
